Laman

Kamis, 29 September 2016

Korpri Dorong PNS Akomodasi Perkembangan TI

INILAHCOM, Jakarta - Korpri menyambut baik semangat Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Masyarakat pun mendesak adanya transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, dan tata pemerintahan yang semakin baik.

"Korpri mendorong agar para aparatur sipil negara terus beradaptasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi (TI)," kata Sekretaris Jenderal DPN Korpri, Bima Haria Wibisana, dalam keterangannya, Kamis (29/9/2016).

Presiden Joko Widodo bertekad menerapkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan akuntabilitas pemerintahannya. Untuk mengejar level akuntabilitas paling tinggi dan demi meraih legitimasi publik secara hakiki, Pemerintahan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government (e-Govt), mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system.

Menurut Bima yang juga menjabat Kepala Badan Kepegawaian Negara, pemerintah tak memiliki cukup energi apabila sendirian membangun transparansi. Harus ada partisipasi publik untuk menguatkan proses transparansi itu, misalnya melalui open source untuk menutup bolong atau backdoor yang memungkinkan para hacker masuk dan mengacak-acak sistem TI.

"Saya bersyukur ada open source yang banyak membantu sehingga semangat gotong royong saling menguatkan dalam memperlancar proses pelayanan publik secara elektronik," katanya.

Korpri menurut Bima, juga mendorong kalangan pegawai negeri sipil di kementerian dan lembaga sebagai garda terdepan pelayanan publik, terus meningkatkan familiarity index atau indeks 'keterbiasaan' PNS terhadap teknologi informasi untuk mendongkrak kinerja pelayanan publik.

Bima mengatakan prinsip e-government yang berbasis penggunaan informasi dan teknologi komunikasi, pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas proses layanan aparatur sipil kepada publik melalui sistem layanan online. Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. [*]


Korpri Dorong PNS Akomodasi Perkembangan TI
Baca Selanjutnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar